Langkah Sentralisasi Regulasi Kecerdasan Buatan di Amerika Serikat
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengambil langkah penting dengan menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk membatasi regulasi Kecerdasan Buatan (AI) di tingkat negara bagian. Tujuan utamanya adalah mendorong adopsi kebijakan nasional yang terpadu dan lebih efisien. Keputusan ini dilakukan karena pemerintah federal merasa khawatir dengan lanskap hukum yang terfragmentasi dan tidak konsisten antar negara bagian.
Kekhawatiran tersebut muncul karena adanya ketidaksesuaian dalam regulasi AI yang dinilai menghambat inovasi dan kecepatan pengembangan teknologi. Hal ini berpotensi membuat Amerika Serikat tertinggal dari negara-negara lain, terutama Tiongkok, yang saat ini menjadi pesaing utama dalam bidang teknologi.
Langkah sentralisasi ini dianggap sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih baik, mempercepat proses inovasi, serta menjaga dominasi teknologi AI Amerika di dunia internasional. David Sacks, penasihat Trump di bidang AI, menyampaikan bahwa model AI bisa dibuat di satu negara bagian, dilatih di negara bagian lain, dan diterapkan secara nasional.
Pemerintah federal ingin menghindari situasi di mana setiap negara bagian memiliki aturan yang berbeda, sehingga menciptakan kekacauan dalam pengaturan industri AI. Menurut Sacks, saat ini sudah ada lebih dari 100 undang-undang terkait AI yang berlaku di tingkat negara bagian, ditambah lebih dari 1.000 langkah regulasi lainnya yang sedang dalam proses.
“Kita akan berakhir dengan 50 model AI yang berbeda untuk 50 negara bagian yang berbeda, kekacauan regulasi yang lebih buruk daripada di Eropa,” tulis Sacks di akun media sosialnya.
Trump akan menggunakan dana federal dan kontrak pemerintah untuk memastikan bahwa semua negara bagian selaras dengan kebijakan nasional. Selain alasan daya saing global, Gedung Putih juga menyuarakan kekhawatiran ideologis terkait regulasi AI di tingkat negara bagian.
Pemerintah federal menuduh beberapa negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat memberlakukan batasan yang dianggap terlalu progresif atau “woke” terhadap pengembang AI. Batasan-batasan seperti persyaratan ketat untuk mencegah “diskriminasi algoritmik” terhadap kelompok-kelompok tertentu dinilai oleh Gedung Putih dapat menghambat inovasi dan mempersulit pengembangan teknologi.
“Campur tangan ideologis semacam inilah yang menyebabkan kita memiliki ‘George Washington berkulit hitam’,” tulis Sacks. Ia merujuk pada kasus sebelumnya, di mana generator gambar Gemini milik Google cenderung menghasilkan gambar tokoh sejarah dengan mengubah ras untuk memaksimalkan keragaman.
Trump dan perusahaan teknologi AS memiliki harapan besar terhadap AI sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Namun, kritikus telah memperingatkan bahwa investasi besar-besaran di sektor AI didasarkan pada proyeksi keuntungan yang tidak pasti, sehingga berpotensi memicu gelembung pasar.
Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang reaksi negatif publik, karena ekspansi cepat pusat data yang membutuhkan banyak energi untuk menjalankan sistem AI telah mendorong kenaikan harga listrik di beberapa negara bagian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun AI memiliki potensi besar, pengembangannya juga membawa tantangan baru yang harus dihadapi.
