Perkembangan Teknologi Pengawasan Digital yang Menjadi Perhatian Global
Perkembangan teknologi pengawasan digital kembali menjadi fokus utama di tingkat global. Terbaru, peningkatan penggunaan spyware bayaran oleh para mercenary telah menarik perhatian banyak pihak. Spyware ini adalah alat mata-mata digital yang berbayar dan digunakan untuk menargetkan berbagai individu seperti jurnalis, aktivis, pengacara, hingga kelompok oposisi di berbagai negara. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan siber kelas negara kini telah menjadi komoditas yang bisa diakses oleh aktor non-negara.
PT Itsec Asia Tbk (CYBR) menilai bahwa penguatan ketahanan siber nasional menjadi kebutuhan mendesak. Dengan meningkatnya risiko serangan tingkat lanjut, ancaman ini dapat berdampak pada keamanan data, privasi, serta stabilitas institusi.
Marek Bialoglowy, Chief Technology Officer PT Itsec Asia Tbk, menjelaskan bahwa arsitektur serangan saat ini telah melebihi malware konvensional. Ancaman ini dirancang secara terencana, berkelanjutan, dan tertanam dalam seluruh rantai nilai digital. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai salah satu ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Pasifik tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan reaktif. “Indonesia membutuhkan kapabilitas pertahanan yang mampu mengantisipasi dan mengelola risiko secara berkelanjutan, bukan sekadar merespons setelah insiden terjadi,” ujarnya.
Pola Target yang Berkembang
Pola target dari spyware mercenary kini tidak lagi terbatas pada pejabat tinggi negara. Jurnalis investigasi, pembela hak asasi manusia, profesional hukum, hingga organisasi masyarakat sipil juga masuk dalam kelompok berisiko. Hal ini memiliki implikasi yang lebih luas, termasuk terhadap demokrasi dan kepercayaan publik.
Dari sisi tata kelola, laporan internasional juga menyampaikan kekhawatiran terkait akuntabilitas vendor spyware komersial. Dalam beberapa kasus, vendor diduga masih memiliki akses atau visibilitas terhadap sistem pelanggan, yang memunculkan risiko kedaulatan data dan potensi penyalahgunaan lintas negara. Marek menyoroti bahwa jika aktor mercenary spyware mampu beroperasi lintas yurisdiksi dan menargetkan kelompok sensitif di berbagai negara, tidak ada alasan untuk menganggap Indonesia sepenuhnya aman dari ancaman serupa.
Pentingnya Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, regulator, operator telekomunikasi, hingga sektor infrastruktur kritis dan media. Tujuannya adalah untuk membangun ekosistem keamanan siber yang lebih tangguh.
Menurutnya, perlindungan digital tidak lagi sekadar isu teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan daya saing ekonomi digital nasional. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tantangan siber yang semakin kompleks dan dinamis.
