Kedaulatan AI Indonesia Membutuhkan Ekosistem yang Kuat
Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi negara yang mandiri dalam bidang Kecerdasan Buatan (AI) atau dikenal sebagai Sovereign AI. Untuk mewujudkan hal ini, penting bagi negara untuk memiliki ekosistem yang kuat dan terintegrasi. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial untuk memperkuat daya saing nasional serta menutup celah pertumbuhan ekonomi digital di masa depan.
SVP Regulatory and Government Indosat, Ajar Edi, menekankan bahwa Indonesia harus memegang kendali penuh atas komponen-komponen penting dalam rantai nilai AI, terutama terkait infrastruktur dan pengelolaan data. Menurutnya, Indonesia memiliki fondasi yang cukup baik dengan adanya backbone teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, keberadaan kendali penuh atas infrastruktur dan data sangat penting agar bisa benar-benar mencapai kedaulatan AI.
Ajar Edi menyampaikan pernyataannya saat berada di Kantor Wisma Bisnis Indonesia Jakarta pada hari Kamis (18/12/2025). Ia menilai bahwa penguatan ekosistem AI nasional harus bertumpu pada tiga fondasi utama, yaitu investasi infrastruktur, pengembangan talenta, dan komitmen regulasi yang jelas.
Infrastruktur Digital sebagai Fondasi Utama
Ketersediaan infrastruktur digital yang mumpuni adalah syarat mutlak dalam membangun ekosistem AI yang kuat. Menurut Ajar Edi, pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan bahwa sebanyak mungkin infrastruktur AI, termasuk kapasitas GPU dan data center, berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia. Semakin banyak pusat data yang beroperasi di dalam negeri, maka kerangka AI nasional akan semakin kuat.
Ia mengibaratkan infrastruktur ini sebagai tulang penyangga sistem yang menentukan seberapa jauh AI dapat diimplementasikan secara efektif untuk kebutuhan nasional. Dengan infrastruktur yang solid, Indonesia dapat lebih mudah mengembangkan solusi AI yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Namun, untuk menarik minat investasi swasta pada perangkat keras yang mahal seperti GPU, Ajar menilai pemerintah perlu menghadirkan berbagai insentif. Insentif tersebut bisa berupa harga energi yang kompetitif dan keringanan pajak saat mendatangkan barang-barang teknologi yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.
Regulasi yang Jelas dan Kepastian Hukum
Selain infrastruktur, kepastian regulasi juga sangat dinantikan oleh pelaku industri. Regulasi ini mencakup jaminan bahwa data harus diolah dan disajikan menggunakan infrastruktur AI yang berada di wilayah Indonesia demi menjaga keamanan dan kedaulatan data nasional.
Dengan regulasi yang jelas, perusahaan dan pelaku bisnis akan lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam pengembangan AI. Selain itu, regulasi yang stabil juga akan membantu mencegah risiko kebocoran data atau ancaman keamanan yang bisa mengganggu operasional bisnis.
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ekosistem AI yang kuat juga tidak akan tercapai tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Ajar Edi menyoroti peran strategis perguruan tinggi dan universitas yang menjadi fasilitator bagi kebutuhan industri. Perguruan tinggi perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Pengembangan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan akan memastikan bahwa tenaga ahli AI di Indonesia mampu bersaing secara global. Selain itu, kolaborasi antara akademisi dan industri juga akan mempercepat inovasi dan penerapan teknologi AI dalam berbagai sektor ekonomi.
Dengan membangun fondasi yang kuat dalam infrastruktur, regulasi, dan SDM, Indonesia dapat mencapai kedaulatan AI yang diharapkan. Ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu mengembangkan teknologi AI secara mandiri dan berkelanjutan.
