Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan tanggapan mengenai laporan yang menyebutkan bahwa lebih dari 19.000 kanal YouTube telah diblokir. Laporan tersebut datang dari pihak Google, sebagai pemilik platform berbagi video ini, yang diminta untuk memberikan klarifikasi terkait tindakan tersebut.
Tindakan Moderasi Konten yang Transparan
Dalam pernyataan resminya, Komdigi menyatakan bahwa mereka telah mencermati laporan dari Google dan menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tindakan moderasi konten. "Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Namun, setiap tindakan moderasi konten, terutama yang dilakukan dalam skala besar, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil," ujar pihak Komdigi.
Klarifikasi yang Diperlukan
Komdigi juga mencatat bahwa laporan yang diterima belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai jenis akun yang ditindak. Penting untuk diketahui bentuk pelanggaran apa yang menjadi dasar penutupan tersebut, serta untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau penafsiran yang keliru. Oleh karena itu, Komdigi berencana untuk meminta klarifikasi resmi dari pihak Google.
Kebebasan Berekspresi yang Dilindungi
Dalam pernyataannya, Komdigi menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak yang harus dihormati. Hal ini berlaku untuk semua pihak, baik yang mendukung maupun mengkritik pemerintah. "Komdigi akan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh," jelasnya.
Rincian Penutupan Channel
Sebelumnya, Google merilis buletin laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang mencatat penindakan akun-akun yang terlibat dalam penyebaran propaganda politik di platformnya selama kuartal ketiga 2026. Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pemblokiran terbanyak, yakni mencapai 19.389 channel YouTube yang terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi yang mendukung pemerintah.
Rincian penutupan tersebut adalah sebagai berikut:
- Juli 2026: Penutupan 6.888 channel yang membagikan konten mendukung pemerintah berbahasa Indonesia.
- Agustus 2026: Penindakan terhadap 10.134 kanal yang mengunggah konten berbahasa Indonesia dan menyerang pihak yang mengkritik pemerintah.
- September 2026: Penutupan 2.350 kanal yang memproduksi konten berbahasa Indonesia mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.
Dengan adanya situasi ini, harapannya adalah akan ada kejelasan dan transparansi lebih lanjut dari pihak Google mengenai alasan dan proses di balik penutupan sejumlah besar kanal ini.
Sumber: CNBCIndonesia



