Pendidikan Dasar dan Menengah Akan Tambah Mata Pelajaran Baru
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan rencana untuk menjadikan coding dan kecerdasan buatan (AI) sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Saat ini, kedua materi tersebut masih menjadi pilihan bagi siswa, namun akan segera berubah dalam waktu dekat.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, ia menyampaikan bahwa kebutuhan akan guru yang mampu mengajar coding dan AI akan meningkat pesat. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung pendidikan nasional.
Selain itu, Abdul Mu’ti membuka peluang bagi PTMA untuk terlibat dalam penelitian kebijakan terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah. Termasuk dalam hal ini adalah pembentukan karakter dan kebiasaan belajar siswa. Ia menegaskan bahwa pemerintah bersedia bekerja sama dengan perguruan tinggi selama kebijakan yang diajukan relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional.
Sinergi Antara Pemerintah dan Perguruan Tinggi
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah, dalam mengawal reformasi pendidikan nasional. Saat ini, Kemendikdasmen memiliki lima hingga enam program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.
Pertama, revitalisasi satuan pendidikan. Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik. Tujuan dari revitalisasi ini adalah agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional.
Revitalisasi juga meliputi penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional. Tahun ini, lebih dari 16.100 sekolah telah direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan, pemerintah berupaya agar capaian ini tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang.
Peningkatan Kualitas Guru
Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi. Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya. Tujuannya adalah memastikan tidak ada guru yang terhenti karirnya hanya karena belum memenuhi syarat akademik.
Pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL. Selain itu, Kemendikdasmen juga mendorong program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa. Program ini dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul.
Bahasa Inggris Jadi Wajib Mulai Kelas 3 SD
Menurut Abdul Mu’ti, mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Oleh karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama. Namun, ia ingin istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan Kemendikdasmen tidak dibuat secara serampangan, melainkan memiliki dasar filosofis dan kajian yang mendalam. Kebijakan pendidikan harus menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Oleh karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah sangat berarti.
Kemitraan Strategis untuk Pendidikan yang Lebih Baik
Pentingnya kemitraan strategis antara kementerian dan PTMA harus terus dijaga untuk mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dengan semangat kemitraan kulturalistik, ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga menumbuhkan karakter.
Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 yang diselenggarakan pada 16-19 Oktober di kampus UMM menjadi wadah refleksi dan konsolidasi kebijakan pendidikan nasional, sekaligus forum sinergi antara pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah-Aisyiyah untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdampak bagi bangsa.
