Microsoft Menghentikan Layanan Cloud Azure untuk Unit Militer Israel
Microsoft telah mengambil langkah penting dengan menonaktifkan sebagian layanan komputasi awan (cloud) Azure yang diberikan kepada unit militer Israel. Keputusan ini diambil setelah penyelidikan internal perusahaan menemukan bukti yang mendukung laporan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap warga sipil di wilayah Gaza.
Brad Smith, Vice Chair dan President Microsoft, menyatakan bahwa perusahaan tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Ia menegaskan bahwa prinsip ini sudah diterapkan di berbagai negara selama lebih dari dua dekade.
Keputusan Microsoft ini muncul sebagai respons terhadap laporan investigasi gabungan oleh The Guardian, majalah Israel-Palestina +972, dan media berbahasa Ibrani Local Call pada awal Agustus. Laporan tersebut mengungkap bahwa Unit 8200, sebuah unit intelijen militer elite Israel, menggunakan layanan cloud Microsoft Azure untuk membangun gudang data raksasa. Gudang data ini diduga menyimpan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang disadap di Gaza dan Tepi Barat.
Setelah laporan tersebut, Microsoft meluncurkan penyelidikan internal kedua pada 15 Agustus. Penyelidikan ini berbeda dengan tinjauan pertama pada Mei yang tidak menemukan bukti pelanggaran. Namun, penyelidikan terbaru menemukan bukti yang mendukung elemen-elemen dari laporan media, termasuk penggunaan kapasitas penyimpanan Azure dan layanan AI oleh Israel untuk pengawasan.
Meskipun layanan untuk unit spesifik ini dihentikan, Smith menjelaskan bahwa langkah ini tidak memengaruhi pekerjaan keamanan siber yang disediakan Microsoft untuk Israel dan negara-negara lain di Timur Tengah. Ia menekankan bahwa Microsoft adalah sebuah perusahaan, bukan pemerintah atau negara, dan memiliki hak untuk memutuskan produk dan layanan apa yang akan ditawarkan kepada pelanggan.
Tekanan Internal dari Karyawan
Selain laporan media, Microsoft juga menghadapi tekanan internal dari para karyawannya. Sebuah gerakan bernama “No Azure for Apartheid” yang melibatkan karyawan Microsoft menyambut baik keputusan tersebut meskipun menganggapnya belum cukup. Kelompok ini menuntut agar Microsoft memutuskan semua kontrak dengan militer dan pemerintah Israel.
Gerakan ini telah melakukan serangkaian protes, termasuk mengganggu acara perusahaan dan menduduki area di kampus Microsoft di Redmond. Beberapa karyawan terlibat dalam aksi ini akhirnya ditangkap dan dipecat.
Tekanan internal terkait kerja sama dengan Israel tidak hanya dialami oleh Microsoft. Perusahaan teknologi besar lainnya seperti Amazon dan Google juga menghadapi protes dari karyawan mereka terkait Proyek Nimbus, sebuah kontrak senilai 1,2 miliar dolar AS untuk menyediakan layanan cloud kepada pemerintah Israel.
Tahun lalu, Google memecat puluhan karyawan yang melakukan aksi duduk di kantor perusahaan di New York dan Sunnyvale, California, sebagai bentuk protes terhadap kontrak tersebut.
Dampak Global dari Tindakan Microsoft
Ketiga perusahaan teknologi ini—Microsoft, Amazon, dan Google—juga disebut dalam laporan yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese. Laporan tersebut memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Israel berisiko terlibat dalam kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Langkah Microsoft menunjukkan adanya kesadaran dari perusahaan teknologi terhadap dampak sosial dan etika dari layanan yang mereka tawarkan. Meskipun keputusan ini dianggap sebagai langkah awal, gerakan aktivis dan karyawan tetap menuntut tindakan lebih keras dari perusahaan-perusahaan besar tersebut.
