Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru-baru ini menggelar pertemuan dengan perwakilan ojek online (ojol) guna membahas rencana aturan tarif untuk pengantaran makanan dan barang. Pertemuan ini berlandaskan pada Perpres No 27/2026 yang mengatur Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, diumumkan pada Oktober 2026 lalu.
Tujuan Pertemuan
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa tujuan pertemuan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam perlindungan bagi pengemudi ojol, perusahaan aplikasi, UMKM, dan pengguna layanan. "Sebagaimana kita tahu, dasar kita bertemu tentu adalah Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital," ujarnya.
Pembahasan Aturan Tarif
Aturan yang diusulkan akan mengatur biaya layanan platform aplikasi dengan batas maksimal sebesar 8%. Dengan penetapan tarif ini, diharapkan pengemudi dapat memperoleh porsi yang lebih besar dari tarif perjalanan yang mereka terima. Komdigi berperan dalam merumuskan Peraturan Menteri (Permen) sebagai pedoman biaya layanan untuk pengantaran barang dan makanan.
Karakteristik Layanan Pengantaran
Meutya juga menekankan bahwa model layanan pengantaran untuk barang dan makanan berbeda dengan pengantaran penumpang. Tidak ada referensi dari negara lain mengenai aturan ini, bahkan beberapa negara lainnya masih belum memiliki regulasi serupa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak sebelum aturan ini diterapkan.
Masukan dari Pengemudi Ojol
Mahmud, perwakilan dari Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI), menyatakan bahwa belum ada aturan pasti mengenai tarif pengantaran paket dan makanan. Dia mengungkapkan bahwa tarif pengantaran semakin menurun, sementara pendapatan pengemudi justru semakin sedikit dibandingkan dengan layanan pengantaran penumpang. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk pengaturan tarif dan dimensi barang yang dikirim.
"Belum lagi masalah harga serta beban barang yang besar, waktu yang terbuang, yang akhirnya kita perlu membuat rumusan yang lebih baik. Kami di sini ingin memberikan masukan kepada Komdigi agar regulasi yang ditetapkan lebih tepat," jelas Mahmud.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa organisasi, antara lain Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), Bos Sukabumi, dan Solidaritas Ojol Bersatu (SOBAT). Dengan adanya kolaborasi antara pengemudi, organisasi, dan pemerintah, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Sumber: CNBCIndonesia


