Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru-baru ini memanggil perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara. Pemanggilan ini berkaitan dengan penutupan massal 19.389 channel YouTube berbahasa Indonesia yang diduga terafiliasi dengan operasi pengaruh pro-pemerintah. Kejadian ini memicu perdebatan di ranah publik, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Desakan Pemerintah untuk Penjelasan yang Jelas
Pada pertemuan yang berlangsung pada Kamis (19/11/2026), pihak pemerintah meminta agar Google bisa memberikan penjelasan yang lebih terbuka mengenai metodologi serta bukti di balik pemblokiran ribuan akun tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait keputusan yang diambil oleh platform video terbesar di dunia ini.
Minimnya Rincian dalam Buletin Keamanan
Desakan ini muncul setelah buletin keamanan kuartal III-2026 milik Google yang dirilis pada 30 Oktober lalu dinilai kurang memberikan penjelasan yang memadai. Dalam laporan tersebut, terlihat bahwa informasi yang disampaikan tidak cukup untuk mendukung keputusan penutupan akun-akun tersebut, yang berpotensi menimbulkan kontroversi di ruang publik.
Permintaan Rincian Metodologi dan Proses Peninjauan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan bahwa mereka meminta Google untuk memberikan penjelasan tertulis yang mencakup metodologi, proses peninjauan, serta pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia dalam mendeteksi akun-akun yang ditutup. Mereka juga meminta informasi mengenai cara pengukuran akurasi dan tingkat kesalahan deteksi yang dilakukan oleh sistem.
Tanggapan Google terhadap Permintaan Pemerintah
Menanggapi permintaan tersebut, perwakilan Google menjelaskan bahwa penutupan akun-akun yang teridentifikasi sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi ini didasarkan pada kebijakan spam yang berlaku di platform YouTube. Namun, mereka juga mengakui bahwa untuk memberikan penjelasan teknis yang lebih mendalam, mereka perlu berkoordinasi dengan tim pusat mereka di tingkat global.
Dalam laporan Threat Analysis Group (TAG) Google untuk kuartal III-2026, disebutkan bahwa 19.389 channel YouTube dan dua blog berbahasa Indonesia telah diblokir. Jaringan akun ini dituduh menyebarkan konten yang mendukung kinerja pemerintah Indonesia saat ini, termasuk memuji program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta menyerang kritik yang muncul.
Di tengah sorotan tajam mengenai penutupan akun-akun tersebut, Komdigi justru menantang Google dan YouTube untuk menggunakan kemampuan deteksinya dalam memberantas kejahatan digital lain yang lebih meresahkan, seperti promosi judi online dan konten pornografi. Mediodecci menekankan pentingnya untuk menindaklanjuti masalah yang lebih mendesak ini dengan kemampuan teknologi yang ada.
Sumber: CNBCIndonesia


