Zona Gadget
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menegaskan bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bukan sekadar tren, melainkan kekuatan transformasional yang mengubah cara dunia bekerja, termasuk di Indonesia.
“Kecerdasan Buatan sudah merombak berbagai bidang industri dan memperbarui definisi ketrampilan. Meski memiliki dampak besar seperti itu, perubahan ini harus dipandu dengan kebijakan yang tepat dan partisipatif,” ungkap Menaker saat menghadiri Konferensi Menteri Tenaga Kerja BRICS di Brasilia, Brasil, Jumat (25/4/2025), sesuai jam lokal.
Rapat itu menyinggung mengenai topik “Kecerdasan Buatan serta Dampaknya pada Dunia Kerja di Masa Mendatang”.
Menurutnya, AI menghadirkan dua sisi tantangan. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi, peningkatan produktivitas, serta peluang kerja dan inovasi baru. Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang inklusif, AI berisiko memperlebar kesenjangan dan meninggalkan sebagian tenaga kerja.
“Indonesia tidak menganggap AI sebagai ancaman, tetapi lebih kepada kekuatan yang perlu dieksplorasi dengan tanggung jawab. Teknologi ini semestinya mendukung kemanusiaan dan bukannya malah menjauhkannya,” tegasnya.
Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menekankan pada metode yang berfokus pada masyarakat.
(people-centric approach)
dalam adopsi AI, dengan tujuan menciptakan peluang yang lebih luas, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial.
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui empat fokus utama.
Pertama, tentang inklusi digital. Pihak pemerintahan melihat bahwa memiliki akses ke teknologi, infrastruktur, serta pemahaman mengenai dunia digital merupakan suatu hak fundamental. Negara ini bertekad untuk menjamin kalangan di daerah pedalungan, tenaga kerja yang bekerja secara nonformal, dan golongan yang lebih rawan tak tersisihkan saat perubahan menuju era digital sedang berlangsung.
Kedua, penyiapan keterampilan. Untuk menjawab kesenjangan keterampilan akibat pesatnya kemajuan teknologi, Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi melalui kemitraan industri dan pendidikan.
Program pelatihan nasional dirancang agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara luas, efisien, dan menjangkau lebih dari 280 juta penduduk.
“Kami juga tengah membangun Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis, baik sebagai subjek riset maupun alat transformasi ketenagakerjaan,” tambahnya.
Ketiga, perlindungan sosial adaptif. Sistem perlindungan sosial harus mampu mengakomodasi masa transisi pekerjaan.
Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan di Indonesia merupakan contoh nyata, karena menggabungkan dukungan penghasilan, pelatihan ulang, dan fasilitasi penempatan kerja kembali.
Keempat, dialog sosial inklusif. Ia mengatakan, partisipasi aktif pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci dalam menyusun kebijakan dan kerangka tata kelola AI yang adil dan bertanggung jawab.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara BRICS memperkuat kerja sama global, khususnya dalam investasi keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan inklusif, kolaborasi tata kelola AI, serta promosi inovasi berbasis keadilan dan keberlanjutan.
“Masa depan pekerjaan bukan hanya ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini. Indonesia memilih melangkah dengan tekad, menjunjung keadilan, dan berpegang pada semangat kolaborasi,” pungkas Menaker.
