Zona Gadget.CO.ID-JAKARTA
. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) makin marak. Masifnya pemaikaian AI ini bisa mendatangkan peluang bagi sektor perpajakan.
Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat menyebut, maraknya pemanfaatan platform AI seperti ChatGPT, Midjourney, Suno, hingga Copilot dalam berbagai lapisan masyarakat, membuka potensi penerimaan pajak baru yang masih belum tergarap secara optimal.
Pasalnya, mulai dari pelajar, pelaku UMKM, hingga kreator konten profesional kini menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bahkan menciptakan sumber penghasilan baru.
“Tetapi, dengan adanya perkembangan ini, timbul suatu pertanyaan pokok: apakah negara telah siap untuk menangani pendapatan pajak yang berasal dari ekosistem AI tersebut?” ungkap Ariawan pada pernyataannya, Jumat (9/5).
Ariawan menggarisbawahi munculnya ekosistem ekonomi pembuat konten yang didukung oleh kecerdasan buatan sebagai perubahan signifikan dalam peta ekonomi digital.
Memanfaatkan berbagai platform seperti ChatGPT Plus dalam menyusun naskah, Midjourney untuk merancang gambar, serta Suno untuk membuat lagu, kini kreator-kreator di Indonesia dapat menghasilkan konten dengan independen dan mendapatkan penghasilan melalui situs-situs semacam YouTube, TikTok, dan Spotify.
Menurut data dari SimilarWeb pada tahun 2024, Indonesia menduduki posisi kelima sebagai negara dengan jumlah pengguna aktif ChatGPT terbanyak secara global. Di samping itu, YouTube melaporkan adanya kenaikan dua kali lipat dalam konten video yang menggunakan teknologi AI di wilayah Asia Tenggara selama tahun 2023.
“Ini menjadi indikator masifynya penetrasi teknologi AI dan potensi pendapatan digital yang menyertainya,” kata Ariawan.
Menurut Ariawan, terdapat dua asal-usul pokok potensi pajak dari kejadian tersebut.
Pertama
, PPN untuk jasa kecerdasan buatan yang disediakan secara berlangganan lewat sistem PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).
Jenis layanan seperti ChatGPT Plus, Midjourney, dan Suno menetapkan tarif langganan dalam mata uang dolar AS. Apabila diasumsikan ada satu juta pelanggan pembayaran AI di Indonesia yang merata setiap bulannya senilai US$ 20, maka total volume perdagangan tiap bulan akan mencapai US$ 20 juta atau kira-kira Rp 330 miliar.
Dengan pajak penjualan sebesar 11%, pendapatan negara diperkirakan mencapaiRp36,3 miliar setiap bulan.
“Namun, kenyataannya, belum semua platform AI masuk dalam daftar pelaku usaha PMSE yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Artinya, potensi PPN dari langganan tersebut belum tertagih secara optimal,” ujar Ariawan.
Kedua
, potensi Pendapatan Final (PPh) dari para pembuat konten berbasis kecerdasan buatan (AI). Menurut hitungan Ariawan, seseorang dapat menghasilkan antara US$ 1.000 sampai US$ 3.000 setiap bulannya melalui konten yang diciptakan dengan dukungan teknologi AI.
Namun, Ariawan mengingatkan bahwa tanpa sistem pelaporan dan pelacakan yang memadai, potensi penerimaan PPh ini bisa dengan mudah lolos dari pengawasan fiskus.
Laporan Work Trend Index 2024 dari Microsoft dan LinkedIn menunjukkan bahwa 92% pekerja pengetahuan (knowledge workers) di Indonesia telah menggunakan AI generatif dalam aktivitas kerja mereka—angka tertinggi di dunia, melampaui rata-rata global (75%) dan Asia Pasifik (83%).
“Dengan kata lain, Indonesia saat ini menjadi negara dengan tingkat adopsi AI generatif tertinggi di dunia,” imbuh Ariawan.
Ariawan mementingkan peranan pemerintah dalam pengaturan serta optimalisasi sumber daya pajak dari industri AI. Upaya pertama dapat berupa penambahan jangkauan PMSE untuk menciptakan mekanisme pencatatan transaksi elektronik yang tepat.
