Jakarta, IDN Times
– Dorongan dari Komite Anti-Dumping (KADI) untuk menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) pada jenis tertentu dari benang filament sintetis tersebut, sebagaimana
Partially Oriented Yarn
(POY) dan
Drawn Textured Yarn
(DTY) asal China ditolak oleh beberapa kelompok.
Selain 101 pelaku industri yang menyatakan penolakan, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan BMAD atas benang filamen POY bisa mematikan industri dalam negeri, karena dibutuhkan sebagai bahan baku.
Bila kita mempertimbangkan angka BMAD sebesar 5,12% hingga 42,3% menurut KADI pasti akan membuat beban tambahan bagi industri Textile and Garment Products (TPG). Jika dilihat dari keperluan industri hilir, benang filament sintetis seperti POY sangat penting sebagai bahan dasar utama dalam produksi tekstil,” ujar Fernando pada hari Senin (19/5/2025), demikian dilaporkan.
1. Ketersediaan benang filamen POY tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan sektor industri.
Fernando ketersediaan POY dari dalam negeri setiap tahunnya sekitar 141.917 ton. Sementara, kebutuhan industri TPT mencapai 257.680 ton per tahun. Sehingga, masih ada kekurangan sekitar 115.763 ton untuk memenuhi kebutuhan industri TPT dalam negeri.
“Sehingga kalau dilakukan penerapan BMAD maka akan sangat berdampak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai 1 juta serta 5 ribu lebih perusahaan besar dan sedang,” tutur Fernando.
2. Bisa memicu PHK
Fernando mengatakan, karena tidak terpenuhinya pasokan bahan utama produksi tekstil seperti POY dan DTY tentu akan menghambat produksi yang mengakibatkan berhentinya operasional pabrik. Perusahaan yang tidak beroperasi bisa merumahkan para karyawan dalam waktu tertentu atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Risiko lainnya ialah produksi industri dalam negeri tidak akan mampu bersaing dengan hasil produksi luar negeri akibat biaya produksi bertambah dikarenakan tidak terpenuhinya bahan baku utama.
“Saat ini ada sekitar 3 juta karyawan yang hidupnya bergantung pada perusahaan TPT sehingga apabila pemerintah memberlakukan BMAD akan berpotensi mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran akibat perusahaannya di tutup,” ujar Fernando.
3. Minta usulan KADI ditolak
Karena alasan tersebut, Fernando menyarankan penolakan atas usulan pemberian Bea Masuk Antidumping Domestik (BMAD) bagi benang filamen POY dan DTY guna mencegah efek merugikan pada industri tekstil dan pekerjaannya.
“Harapannya adalah agar sektor TPT dapat semakin kompetitif di masa depan, dengan harapan bahwa tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Prabowo akan meningkat karena dinilai berhasil menunaikan janji-janjinya untuk mensupport industri lokal serta menghindari adanya pemutusan hubungan kerja,” jelas Fernando.
