ZONAGADGET – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa Indonesia telah siap mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ke dalam berbagai lini kehidupan masyarakat.
Dengan mengandalkan strategi nasional dan peta jalan jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan AI yang berlandaskan pada prinsip keadilan, etika, dan inklusivitas guna mempercepat kemajuan bangsa.
“Pemanfaatan potensi AI dan secara proaktif mengatasi risiko tertanam kuat dalam Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020–2045 dan Peta Jalan Kecerdasan Buatan Nasional,” kata Nezar dalam sebuah forum seperti dikutip pada Selasa (22/7).
Dia menuturkan bahwa kedua dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam menjamin bahwa pengembangan dan pemakaian AI di Indonesia dilakukan dengan mengedepankan etika, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.
Selain itu, pemerintah turut memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul, seperti pergeseran dalam sektor ketenagakerjaan, pembangunan kapasitas SDM lokal, serta perlindungan terhadap data pribadi.
“Pertimbangan utama dalam upaya nasional ini mencakup tata kelola data yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” tuturnya.
Nezar juga menyoroti pentingnya forum seperti AI Safety Roundtable sebagai sarana strategis untuk memperkuat kerja sama lintas pemangku kepentingan, mulai dari institusi riset, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas teknologi.
“Ini adalah undangan terbuka bagi semua ekosistem yang terlibat dalam keamanan AI untuk mengatur dan berpartisipasi dalam diskusi di masa depan, mendorong dialog berkelanjutan saat kita mengintegrasikan AI ke dalam masyarakat,” jelasnya.
Dalam skala global, Indonesia dinilai cukup progresif dalam menyiapkan adopsi teknologi AI secara terencana. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan Readiness Assessment Methodology for Artificial Intelligence (RAM AI) dari UNESCO pada tahun 2024.
“Pencapaian ini menggarisbawahi kesiapan dan keinginan bangsa kita untuk merangkul peluang transformatif yang dihadirkan oleh AI untuk kemajuan ekonomi dan sosial kita. Namun, dengan adanya peluang besar, ada pula tanggung jawab yang besar,” tegas Nezar.
Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa Indonesia belum tercantum dalam AI Risk Repository yang dikembangkan oleh peneliti MIT, yang mencatat lebih dari 3.000 kasus risiko AI di tingkat global.
“Kami memastikan bahwa wawasan dari Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, tidak dikecualikan dari kerangka kerja global untuk mengatasi risiko AI transformasional,” kata Nezar Patria.
Di sisi lain, Nezar menyerukan pentingnya kolaborasi nyata antar berbagai sektor dalam bidang riset keamanan AI, perumusan kebijakan, pengembangan talenta digital, hingga peningkatan kesadaran publik.
“Kita harus memungkinkan berbagi pengetahuan mutakhir, perspektif yang beragam, dan praktik terbaik terkait tata kelola AI, standar keamanan teknis, serta pengembangan kapasitas kelembagaan untuk keamanan AI,” tandasnya.
