Ancaman Digital yang Mengancam Kepercayaan
Bayangkan menerima panggilan video dari kerabat yang wajah dan suaranya begitu familiar, meminta bantuan mendesak, bahkan uang, namun ada sesuatu yang terasa janggal. Atau menerima SMS dari nomor tak dikenal yang mendesak Anda segera membagikan kode OTP. Sekilas terlihat biasa, tapi bisa jadi Anda nyaris menjadi korban penipuan digital berbasis kecerdasan buatan, terutama teknologi deepfake dan account takeover (ATO).
Teknologi deepfake, yang awalnya dikembangkan untuk hiburan dan keperluan sinematik, kini berubah menjadi alat berbahaya di tangan pelaku kejahatan siber. Dengan bantuan AI, penipu bisa merekayasa wajah dan suara seseorang dengan sangat meyakinkan, bahkan menirukan gaya bicara dan ekspresi. Hasilnya: video atau pesan suara palsu yang tampak seolah-olah berasal dari orang yang kita kenal. Di tengah rendahnya literasi digital masyarakat, ancaman ini semakin sulit dikenali.
Dalam beberapa tahun terakhir, serangan digital makin mengandalkan manipulasi psikologis. Alih-alih meretas sistem keamanan, pelaku memanfaatkan celah terbesar dalam teknologi: manusia itu sendiri. Rekayasa sosial seperti phishing, permintaan OTP, hingga penyamaran menggunakan deepfake menjadi senjata utama untuk mengambil alih akun atau mencuri data pribadi.
Laporan yang dirilis Vida, penyelenggara sertifikat elektronik dan identitas digital, mencatat bahwa pada 2024 lalu, 97 persen perusahaan di Indonesia mengalami serangan ATO, dengan sebagian besar disebabkan oleh kelemahan sistem OTP berbasis SMS. Data ini menegaskan bahwa bukan hanya individu, tetapi juga lembaga bisnis turut menjadi sasaran empuk kejahatan berbasis AI.
Melihat skala ancaman yang semakin meluas, Vida menggagas sebuah inisiatif edukasi publik bernama “Where’s The Fraud Hub”, sebuah laman yang berisi informasi terkini seputar penipuan digital, studi kasus, hingga panduan praktis untuk mengenali tanda-tanda kejahatan berbasis teknologi canggih. Upaya ini tak berdiri sendiri. Vida turut menggandeng sejumlah institusi strategis seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperluas jangkauan literasi digital masyarakat.
Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arifiyadi, mengingatkan bahwa lebih dari 90 persen penipuan digital di Indonesia berakar pada rekayasa sosial. Ia menyebut pentingnya mitigasi risiko dan sistem verifikasi identitas yang kuat, terutama ketika teknologi seperti AI makin mudah diakses oleh siapa saja, termasuk pelaku kriminal. “Serangan berbasis deepfake bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan dalam komunikasi digital,” kata Teguh belum lama ini di Jakarta.
Selain itu, di tengah derasnya arus teknologi, masyarakat dituntut tidak hanya melek digital, tetapi juga kritis terhadap informasi yang diterima, terutama yang tampaknya datang dari orang-orang terdekat. Pengenalan platform edukatif seperti Where’s The Fraud Hub menjadi langkah awal yang penting. Namun, pada akhirnya, pertahanan terbaik terhadap penipuan digital berbasis AI adalah kesadaran kolektif, edukasi berkelanjutan, dan kewaspadaan dalam setiap interaksi digital.
Di era di mana suara dan wajah bisa dipalsukan hanya dalam hitungan menit, skeptisisme bukan lagi sikap sinis, melainkan bentuk perlindungan diri dari upaya kejahatan yang semakin canggih. Masyarakat harus lebih waspada dan terus meningkatkan pemahaman tentang ancaman digital agar dapat menghindari menjadi korban penipuan yang semakin berkembang. Edukasi dan kesadaran akan menjadi kunci utama dalam melindungi diri dari ancaman yang muncul di dunia digital.
