Tantangan Pengembangan Kecerdasan Buatan di Indonesia
Pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Mulai dari infrastruktur yang belum memadai hingga kecepatan internet yang belum optimal, serta ancaman keamanan siber menjadi hambatan utama dalam penerapan AI secara luas.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat, menyampaikan bahwa konektivitas menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain dalam penerapan AI. Ia menjelaskan bahwa bandwidth dan latensi rendah merupakan masalah utama. Tanpa koneksi yang stabil dan cepat, layanan AI real-time seperti telemedicine, sistem kendali otomatis, dan prediksi bencana tidak akan bisa berjalan lancar.
Edwin mengakui bahwa konektivitas Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara maju. “Konektivitas dan kecepatan internet kita masih sangat kurang dibandingkan negara-negara yang lebih maju,” ujarnya dalam AI Innovation Summit di Jakarta Selatan, Selasa (16/9).
Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung AI juga belum maksimal. Hal ini mencakup AI Workplace, National Data Hub, serta GPU Cluster. Tanpa adanya infrastruktur tersebut, layanan AI real-time seperti sistem pengambilan keputusan dan perdagangan otomatis sulit berjalan efisien.
Ketersediaan energi juga menjadi salah satu tantangan. AI membutuhkan pasokan listrik yang cukup besar, dan listrik tersebut harus berasal dari sumber yang bersih dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Komdigi sedang mendorong pembangunan Green Energy Supergrid sebagai solusi jangka panjang.
Keamanan siber juga tetap menjadi ancaman serius di Indonesia. Edwin menyebutkan bahwa pada tahun 2022, hampir 21 ribu perusahaan di Indonesia mengalami kebocoran data. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan data dan keamanan dalam penggunaan AI.
Komdigi tengah merancang kerangka regulasi etika AI yang mengacu pada standar internasional seperti ISO dan AI Act atau regulasi kecerdasan buatan dari Uni Eropa (EU AI Act). Kerangka ini menekankan prinsip inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, hingga hak kekayaan intelektual.
“Setiap algoritma yang dikembangkan harus adil, aman, dan tidak menyingkirkan siapa pun karena bias maupun diskriminasi,” ujar Edwin.
Tiga tantangan utama tersebut dapat menghambat potensi ekonomi besar yang bisa dihasilkan AI. Edwin menekankan bahwa AI dapat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp 1.200 triliun per tahun pada 2030, setara dengan 3,67% dari PDB nasional. Potensi ini bisa dialokasikan untuk pembangunan sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Namun, transformasi AI di Indonesia belum merata. Sektor keuangan dan e-commerce menjadi yang paling cepat mengadopsi AI, sementara bidang lain seperti pertanian, pendidikan, dan politik masih tertinggal.
“Jika kita berani berinvestasi pada otomatisasi cerdas, predictive maintenance, dan sistem produksi berbasis AI, sektor-sektor yang lambat bisa langsung melompat,” ujarnya.
