Peran AI dalam Pemilu: Apakah Bisa Terjadi di Indonesia?
Pertanyaan tentang apakah kecerdasan buatan (AI) dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam Pemilu 2029 di Indonesia terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun, perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan mendasar dalam pemerintahan serta dunia bisnis menunjukkan bahwa hal ini tidak sepenuhnya mustahil. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara telah mencoba mengintegrasikan AI dalam sistem pemerintahan dan korporasi, memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi ini bisa memengaruhi politik di masa depan.
AI sebagai Menteri di Albania
Salah satu contoh paling menonjol adalah Albania yang pada September 2025 mengangkat AI bernama Diella sebagai menteri. Diella diberi tugas untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan tujuan memberantas korupsi. Perluasan peran AI ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, AI dianggap lebih objektif karena tidak bisa disuap atau terlibat nepotisme. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang akuntabilitas. Jika terjadi kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Ini menjadi pertanyaan penting dalam konteks pemerintahan modern.
Beberapa analis, seperti Noam Chomsky, melihat langkah ini sebagai bentuk “manufacturing consent” atau propaganda elite. Mereka khawatir AI digunakan untuk memperkuat dominasi kekuasaan, bukan untuk membawa perubahan nyata. Sementara itu, Daron Acemoglu menilai bahwa AI sering kali hanya menjadi alat kosmetik yang tidak benar-benar meningkatkan kualitas sistem.
AI sebagai Pemimpin Partai Politik di Jepang
Di Jepang, partai politik baru bernama “Path to Rebirth” juga mencoba pendekatan serupa. Mereka merencanakan mengangkat AI sebagai pemimpin partai, meskipun secara formal masih memiliki seorang kepala partai. Tujuannya adalah untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan transparan. Namun, banyak yang melihat ini sebagai ilusi, karena AI tetap tidak memiliki kesadaran atau kehendak sendiri. Penggunaan AI dalam politik masih dianggap sebagai narasi yang menarik, tetapi belum tentu realistis.
AI dalam Dunia Korporasi
Di dunia bisnis, AI sudah melangkah lebih jauh. Beberapa perusahaan besar mulai menggunakan AI sebagai CEO atau karyawan virtual. Contohnya, Dictator, produsen rum asal Polandia, menunjuk robot AI bernama Mika sebagai CEO. Sementara itu, Brainbase Labs memperkenalkan Kafka sebagai karyawan AI pertama yang mampu melakukan berbagai tugas, termasuk coding dan manajemen dokumen. Meski inovatif, ini memicu kekhawatiran tentang masa depan tenaga kerja manusia. Banyak pekerja khawatir akan diangkat dari posisi mereka, terutama di bidang layanan pelanggan dan pemasaran.
Kecemasan tentang Pergantian Pekerjaan
Laporan World Economic Forum menunjukkan bahwa 41 persen pemberi kerja berencana mengganti sejumlah peran dengan AI. Sementara itu, laporan IBM menyebutkan bahwa chatbot dapat menangani hingga 80 persen pertanyaan rutin, sehingga mengurangi biaya operasional. Di dunia programming, AI juga mulai menggantikan peran entry-level, membuat generasi muda sulit membangun karier. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara manfaat teknologi dan perlindungan kepentingan tenaga kerja.
Pertanyaan untuk Indonesia
Kembali ke pertanyaan awal, apakah AI bisa mencalonkan diri dalam Pilpres 2029 di Indonesia? Secara hukum, ini masih sangat tidak mungkin. AI belum bisa diakui sebagai subjek hukum. Dari sudut pandang kritis, memilih AI dalam posisi yang membutuhkan akuntabilitas, empati, dan kebijaksanaan manusia adalah langkah yang tergesa-gesa dan rapuh secara etis maupun praktis.
Perkembangan AI di berbagai negara menunjukkan dualitas teknologi: menjanjikan sekaligus tragis. Untuk menjaga keseimbangan, penting bagi kita untuk memastikan bahwa transisi teknologi tetap manusia-sentris. AI harus berperan sebagai alat bantu, bukan pengganti kreativitas dan kebijaksanaan manusia. Hanya dengan demikian, teknologi bisa menjadi sarana menuju masa depan yang lebih baik, adil, bermartabat, dan sejahtera.
