Membangun Kecerdasan Artifisial Berdikari: Langkah-Langkah yang Perlu Ditempuh Indonesia
Indonesia perlu memperkuat posisi dalam pengembangan kecerdasan artifisial (AI) dengan menerapkan konsep sovereign AI. Sovereign AI merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menciptakan, mengelola, dan menjaga teknologi AI secara mandiri, termasuk infrastruktur data hingga sumber daya manusia. Executive Director Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, menjelaskan bahwa beberapa prasyarat harus dipenuhi agar Indonesia bisa mencapai tujuan tersebut.
Infrastruktur Digital yang Memadai
Salah satu prasyarat utama adalah ketersediaan infrastruktur digital yang cukup. Indonesia membutuhkan sistem yang mampu mendukung pengembangan AI, seperti GPU (Graphic Processing Unit) yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran mesin. Keberadaan infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem AI yang kuat.
Pengembangan Tenaga Kerja
Selain infrastruktur, pengembangan tenaga kerja juga menjadi fokus utama. Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu mengembangkan model AI serta teknologi pendukungnya. Pendidikan dan pelatihan khusus di bidang AI diperlukan untuk memastikan kesiapan SDM dalam menghadapi tantangan industri teknologi.
Riset, Pengembangan, dan Inovasi
Riset dan inovasi menjadi elemen penting dalam penguasaan AI. Koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti universitas, lembaga riset, dan industri, sangat diperlukan. Contohnya, Arab Saudi telah menggunakan dana investasi besar untuk mengembangkan AI berbasis bahasa lokal. Hal ini menjadi contoh yang bisa ditiru oleh Indonesia.
Kerangka Regulasi dan Etika
Pengaturan regulasi dan etika dalam penggunaan AI juga menjadi prioritas. Saat ini, Indonesia masih berada pada tahap awal dengan pendekatan sukarela melalui surat edaran. Namun, regulasi yang lebih mengikat diperlukan untuk memastikan penggunaan AI yang aman dan bertanggung jawab. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan data pribadi belum sepenuhnya mencakup aspek AI.
Stimulus bagi Industri AI
Pemerintah perlu memberikan insentif kepada industri AI, baik melalui kebijakan perpajakan maupun dukungan lainnya. Dukungan terhadap pengembangan SDM dan pengembangan teknologi juga menjadi bagian dari strategi ini.
Kerja Sama Internasional
Meskipun tujuan akhir adalah kedaulatan AI, kerja sama internasional tetap diperlukan. Setiap negara memiliki fokus berbeda dalam pengembangan AI, dan kolaborasi akan membantu mempercepat inovasi dan penyebaran teknologi.
Perang Dingin AI: Tiga Kekuatan Utama Global
Saat ini, tiga kekuatan utama dalam “perang dingin” AI global adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China. Setiap negara memiliki pendekatan dan prioritas yang berbeda dalam pengembangan AI.
Amerika Serikat: Investasi Besar dalam Riset dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
Amerika Serikat memprioritaskan investasi besar dalam riset teknologi canggih untuk mempercepat inovasi AI. Kompetisi antar perusahaan besar seperti Meta, Google, IBM, dan Microsoft juga menjadi faktor penting dalam pengembangan AI. Selain itu, perlindungan kekayaan intelektual menjadi prioritas utama untuk menjaga kompetitivitas.
Uni Eropa: Regulasi Ketat dan Fokus pada Etika
Uni Eropa menekankan regulasi ketat dalam perlindungan data, termasuk penerapan EU GDPR. Standar tinggi dalam privasi data dan etika penggunaan AI menjadi fokus utama. Di samping itu, Uni Eropa juga mendorong kolaborasi lintas negara untuk mencapai kedaulatan digital bersama.
China: Fokus pada Riset, Produksi Chip, dan Aplikasi Komersial
China memiliki tiga prioritas utama dalam pengembangan AI. Pertama, riset jangka panjang untuk memperkuat fondasi teknologi. Kedua, pengembangan dan produksi chip khusus AI untuk mendukung ekosistem mandiri. Ketiga, penerapan AI dalam berbagai sektor untuk mempercepat adopsi teknologi dan memperkuat pasar.
Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk membangun kedaulatan AI yang berkelanjutan dan berdaya saing.
