Kehadiran Kecerdasan Buatan di Indonesia: Tantangan dan Peluang
Kecerdasan buatan (AI) semakin menjadi sorotan dalam berbagai sektor, termasuk di Indonesia. Menurut Heru Sutadi, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, AI memiliki potensi besar untuk mengganti banyak jenis pekerjaan di tahun ini. Dampaknya terutama dirasakan oleh pekerja muda dan posisi entry level.
Heru menyoroti bahwa tekanan AI terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia lebih besar dibandingkan beberapa negara lain. Ia menyatakan bahwa peluang untuk posisi entry level bisa turun hingga 20%, sedangkan di negara lain rata-ratanya hanya sekitar 13%. Hal ini sangat berpotensi memengaruhi generasi muda yang jumlahnya besar akibat bonus demografi.
Selain itu, sektor seperti manufaktur dan administrasi juga mungkin kehilangan daya serap tenaga kerja karena otomatisasi. Namun, Heru menekankan bahwa AI dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja dalam jangka panjang jika didukung oleh kebijakan nasional yang jelas, sistem pendidikan yang visioner, serta alokasi anggaran untuk reskilling dan upskilling yang terarah.
Sebagai contoh, Singapura telah melakukan langkah-langkah komprehensif dalam pengembangan keterampilan digital dan AI. Pemerintah setempat memberikan investasi selama lima tahun untuk pengembangan dan adopsi AI. Selain itu, mereka juga menambah alokasi National Productivity Fund untuk mendorong otomatisasi dan pemanfaatan AI. Warga usia 40 tahun ke atas bahkan mendapatkan top-up kredit SkillsFuture untuk kursus AI dan digital, serta allowance pelatihan.
Risiko yang Mengiringi Perkembangan AI
Selain dampak pada ketenagakerjaan, Heru juga menyoroti berbagai risiko yang menyertai perkembangan AI. Risiko utama pada 2026 meliputi persoalan etika seperti deepfake dan misinformasi, kerentanan keamanan data terhadap peretasan, serta belum adanya regulasi yang komprehensif.
Dari sisi ekosistem, Heru menilai Indonesia telah menunjukkan kemajuan, terutama dalam pembangunan infrastruktur digital. Pusat data yang siap mendukung kebutuhan AI mulai tersedia, sementara jaringan telekomunikasi semakin luas dan cepat. Namun, dia menilai persoalan utama justru terletak pada absennya arah strategis yang jelas.
Menurut Heru, pengembangan AI di Indonesia masih cenderung bersifat simbolik dan naratif, tanpa peta jalan yang konkret. AI di Indonesia masih sebatas gimmick dan bahasa “jualan” narasi agar seolah negara siap mengembangkan AI. Padahal, pertanyaan tentang bagaimana mengatur AI, kesiapan talenta, dan sebagainya masih terbatas. Dibutuhkan lebih banyak data scientist dan engineer AI.
Indeks Kesiapan AI dan Perluasan Strategi
Secara global, Indonesia masih berada di peringkat menengah dalam Indeks Kesiapan AI. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, baik dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia. Strategi nasional masih belum jelas, dan infrastruktur serta kebijakan perlu ditingkatkan untuk percepatan adopsi.
Heru menekankan bahwa pengembangan AI dalam konteks negara menuntut proses re-imagining, re-thinking, re-planning, dan re-skilling secara menyeluruh. Namun, fokus pembangunan Indonesia saat ini masih lebih condong pada sektor lain, seperti penguatan militer, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan hilirisasi, sementara pembangunan digital belum menjadi prioritas utama.
Di semua negara, isu digital menjadi prioritas, baik dalam sektor militer, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, dan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk lebih memperhatikan pengembangan digital sebagai bagian dari strategi nasional.
