JAKARTA, Zona Gadget
– Menurut Menteri Tenaga Kerja Yassierli, pekerja di Indonesia kesulitan dalam memahami dan menguasai teknologi kecerdasan buatan atau
artificial intelligence
(AI).
Itu terjadi karena sebagian besar tenaga kerja di Indonesia belum menyelesaikan pendidikan formal ke jenjang perguruan tinggi.
Menaker bilang, 52 persen pekerja Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Kemudian, yang merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Sehingga, jika dijumlahkan, jumlah mayoritas angkatan kerja Indonesia masih berpendidikan rendah hingga menengah.
Ditetapkan pula bahwa kami harus menyiapkan para pekerja agar siap melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kami memiliki program khusus untuk ini.
vocational training center
, berbagai balai pelatihan kerja terdapat di seluruh Indonesia. Kami menyelenggarakan program dengan nama skilling, reskilling, dan upskilling,” ungkap Menteri Tenaga Kerja saat mengunjungi kantor Komnas HAM, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025.
Namun, Bapak dan Ibu dapat membayangkan, negara-negara lain sedang melakukan kegiatan skilling, upskilling, serta reskilling dalam menghadapi topik-topik mereka tentang kesiapan terhadap AI, kesiapan terhadap perubahan teknologi tersebut.
green economy
(Ekonomi Hijau). Namun, gambaran karyawan kami menunjukkan bahwa 88 persen adalah lulusan SMA atau SMK. Sulit bagi kita untuk selanjutnya melakukan perubahan ini.
reskilling
mereka,
upskilling
mereka untuk menghadapi itu semua,” jelasnya.
Sebaliknya, terdapat cukup banyak lulusan universitas yang tetap pengangguran.
Menurut Yassierli, jumlah pengangguran dengan status sebagai lulusan perguruan tinggi mencapai kisaran 850.000 orang pada saat ini.
Pada presentasinya, Yassierli juga mengatakan bahwa angka pengangguran di Indonesia sekarang adalah 4,91 persen.
Saat ini, sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer (Noel) menyebutkan bahwa hingga 83 juta lapangan kerja bisa lenyap karena gangguan yang diakibatkan oleh AI.
Di samping itu, hanya akan muncul sebanyak 69 juta lapangan kerja baru.
Jika pemerintah tidak mempersiapkan tenaga kerja, maka akan ada kesenjangan yang semakin dalam.
Menurut Noel, pemerintah perlu menyusun kebijakan afirmatif yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Pemerintah tidak hanya menyusun regulasi yang adil, tetapi juga mendorong pembentukan lembaga pengawasan teknologi dan ketenagakerjaan agar tidak ada pihak yang tertinggal,” ujar Noel di Jakarta pada Jumat (25/4/2025).
