ZONA GADGET
– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengemukakan bahwa implementasi kecerdasan buatan (AI) pada bidang pemerintah bisa jadi aspek krusial untuk mendorong terobosan serta peningkatan efektivitas layanan kepada masyarakat.
Penerapan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital pemerintahan.
Meskipun begitu, pemerintah harus meningkatkan pengelolaan agar dapat menjamin bahwa implementasi kecerdasan buatan akan berdampak positif pada masyarakat.
“Perkuatan sistem manajemen data bukan hanya berfokus pada pencapaian transformasi digital pemerintah yang efisien, namun juga penting untuk mengembangkan dasi yang kokoh serta bertanggung jawab saat menerapkan kecerdasan buatan,” jelas Rini lewat pernyataannya, Kamis 22/5/2025.
Usaha itu, kata dia lagi, menunjukkan komitmennya Indonesia dalam mengembangkan ekosistem pengelolaan data dan teknologi yang serasi serta efisien guna melayani rakyatnya dengan baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Innovative, Digital and Open Government (INDIGO) Network in Southeast Asia 2025 di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Indonesia sangat mendukung kerja sama, tukar pikiran, serta hubungan strategis dengan berbagai pihak internasional sebagai komponen dalam mendorong implementasi AI pada bidang layanan publik.
Inisiatif ini difokuskan pada peningkatan manajemen data dan pembangunan pemerintahan digital guna meningkatkan efisiensi lembaga serta menjamin implementasi AI yang bertanggung jawab dan memiliki dampak konkret.
“Pemerintah Indonesia menantikan diskusi yang mendalam, pertukaran pengalaman, dan kolaborasi yang lebih erat dalam mengembangkan kemajuan teknologi, khususnya di bidang pemerintahan berbasis AI,” tambahnya.
Perubahan digital kini menjadi suatu keharusan yang mendesak.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Digital Government Cooperation Division Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Korea, Park Byung Joon, menekankan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan AI.
“AI adalah pusat dari perubahan digital sebab dapat membuat keputusan publik menjadi lebih efektif dan disesuaikan dengan permintaan masyarakat. AI pun membantu menciptakan pemerintahan yang terbuka dan merangkul semua orang,” ungkapnya.
Dengan mengambil tema “Pemimpinan dengan AI: Meningkatkan Tata Kelola yang Baik melalui Implementasi AI dalam Sektor Publik”, forum ini bertujuan untuk menjadi platform bagi pertukaran best practice penggunaan kecerdasan buatan di sektor pemerintah antar negara di wilayah ASEAN.
Berikut adalah detailnya: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berkolaborasi dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) lewat Divisi INDIGO serta OECD Korea Policy Centre (KPC) untuk mengadakan acara bertajuk OECD INDIGO Network in Southeast Asia 2025.
Kerjasama itu dimaksudkan untuk menguatkan kolaborasi global dan mendorong partisipasi Indonesia yang lebih proaktif di area e-pemerintahan, terobosan pada sektor layanan publik, serta transparansi pemerintahan.
Diskusi tersebut dihadiri oleh wakil Indonesia, perwakilan negara-negara anggota ASEAN, utusan dari negara-negara yang menjadi bagian dari OECD, dan juga tim dari OECD.
OECD INDIGO Network in Southeast Asia 2025 merupakan bagian dari Program Regional Asia Tenggara OECD (SEARP), yang juga mendukung Global E-Leaders Initiative (GELI).
GELI adalah wadah strategis yang mengumpulkan para tokoh utama dalam sektor transformasi digital pemerintahan dari berbagai negara di ASEAN serta anggota OECD.
Pada acara itu, para hadirin bisa menuangkan praktik terbaik dan menguatkan pengelolaan digital, terutama tentang menggunakan kecerdasan buatan di bidang pemerintahan.
