Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan rencana besar dalam dunia pendidikan nasional. Salah satu inisiatif utama adalah pengintegrasian pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks.
“Sebelumnya, pelajaran coding dan AI hanya bersifat pilihan. Namun, seiring perkembangan teknologi, kami memutuskan untuk menetapkan keduanya sebagai mata pelajaran wajib,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat 17 Oktober 2025 malam.
Pentingnya peran tenaga pendidik dalam bidang teknologi digital juga disampaikan oleh Menteri. Ia menekankan bahwa kebutuhan guru dengan kompetensi di bidang coding dan AI akan meningkat pesat. Oleh karena itu, perguruan tinggi, terutama kampus-kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah, memiliki peran strategis dalam menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni.
“Perlu adanya kerja sama erat antara pemerintah dan perguruan tinggi agar dapat menciptakan guru-guru yang siap menghadapi tantangan masa depan,” tegasnya.
Selain itu, Abdul Mu’ti membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk terlibat dalam riset kebijakan pendidikan. Ini bertujuan untuk memperkuat dasar akademik dari setiap kebijakan yang diterapkan. Ia menekankan bahwa semua kebijakan pendidikan harus berlandaskan kajian ilmiah yang kuat agar bisa menjadi alat rekayasa sosial dalam membentuk karakter bangsa.
Lima Program Prioritas Kemendikdasmen
Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga menjelaskan lima hingga enam program prioritas yang akan dijalankan bersama perguruan tinggi. Salah satunya adalah revitalisasi satuan pendidikan. Proses ini mencakup perbaikan sistem manajemen, tata kelola, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru, serta pembenahan kurikulum agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Tahun ini, lebih dari 16.100 sekolah telah direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan, kami berharap capaian ini tetap terjaga meskipun anggaran sedikit berkurang,” jelas Abdul Mu’ti.
Program kedua yang menjadi fokus adalah peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan profesi. Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk guru yang belum menyelesaikan studi sarjana.
“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” ujarnya.
Penambahan Mata Pelajaran Bahasa Inggris
Selain itu, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Untuk itu, pelatihan dan pendidikan guru bahasa Inggris akan menjadi prioritas utama.
Ia menambahkan, setiap kebijakan pendidikan harus berlandaskan kajian akademik yang kuat agar mampu menjadi rekayasa sosial bagi pembentukan karakter bangsa. “Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar membentuk karakter dan budaya bangsa,” ujarnya menegaskan.
Sinergi Antara Perguruan Tinggi dan Kementerian
Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 yang berlangsung pada 16–19 Oktober di kampus UMM menjadi ajang konsolidasi kebijakan pendidikan nasional. Forum ini diharapkan memperkuat sinergi antara Kemendikdasmen dan jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah dalam mewujudkan pendidikan yang unggul, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan pendidikan Indonesia dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan global.
