Penyelidikan Kriminal Pertama di Dunia yang Menggunakan Data ChatGPT
Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) baru saja melakukan langkah historis dengan meminta OpenAI untuk menyerahkan data pengguna ChatGPT dalam penyelidikan kriminal. Ini merupakan pertama kalinya lembaga penegak hukum menggunakan prompt dari platform kecerdasan buatan (AI) sebagai alat bantu dalam investigasi.
Permintaan tersebut terungkap melalui surat perintah pencarian (search warrant) yang dibuka di pengadilan Maine pekan lalu. Dokumen ini menunjukkan bagaimana aparat hukum mulai memanfaatkan data dari AI dalam proses penyelidikan. Menurut informasi yang diperoleh Forbes, permintaan data diajukan oleh Homeland Security Investigations (HSI), unit di bawah U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang fokus pada eksploitasi anak, kejahatan siber, dan perdagangan manusia.
Investigasi Terhadap Administrator Situs Eksploitasi Anak
Penyelidikan ini berfokus pada seorang administrator situs eksploitasi anak di dark web yang telah menjadi target selama beberapa tahun. Dalam upaya penyamaran, agen federal berinteraksi langsung dengan administrator tersebut di salah satu situs gelap. Selama percakapan, tersangka tanpa sadar mengungkap bahwa ia menggunakan ChatGPT. Bahkan, ia membagikan beberapa prompt dan tanggapan dari ChatGPT, termasuk percakapan ringan seperti, “Apa yang akan terjadi jika Sherlock Holmes bertemu Q dari Star Trek?”.
Dalam percakapan lain, tersangka juga menyebut bahwa ia pernah meminta ChatGPT menulis puisi sepanjang 200.000 kata dan mendapat contoh puisi bergaya Donald Trump yang lucu dan berlebihan. Informasi-informasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk meminta OpenAI menyerahkan data terkait pengguna tersebut, termasuk riwayat percakapan, nama, alamat, serta data pembayaran.
Identifikasi Tersangka Tanpa Perlu Data ChatGPT
Meski permintaan data ini terbatas hanya pada dua prompt, ternyata penyelidik berhasil mengidentifikasi tersangka melalui informasi pribadi yang ia ungkap sendiri selama obrolan penyamaran. Informasi tersebut mencakup fakta bahwa ia pernah tinggal tujuh tahun di Jerman, menjalani pemeriksaan kesehatan militer, dan memiliki ayah yang pernah bertugas di Afghanistan.
Dari data tersebut, mereka menelusuri keterkaitan tersangka dengan pangkalan militer Ramstein Air Force Base di Jerman dan pekerjaannya di bawah Departemen Pertahanan AS. Akhirnya, pemerintah menuduh seorang pria berusia 36 tahun bernama Drew Hoehner sebagai administrator situs tersebut. Dia didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk mengiklankan materi eksploitasi seksual anak (CSAM). Hingga berita ini diturunkan, Hoehner belum mengajukan pembelaan, sementara pengacaranya belum memberikan komentar.
Situs-Situs Dark Web yang Terlibat
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa HSI percaya Hoehner merupakan moderator atau administrator di sekitar 15 situs dark web berisi materi pelecehan anak, dengan total pengguna lebih dari 300.000 akun. Situs-situs tersebut beroperasi di jaringan Tor yang mengenkripsi lalu lintas pengguna agar sulit dilacak. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kategori khusus untuk konten ilegal yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.
Belum diketahui jenis data apa saja yang diserahkan OpenAI kepada pemerintah. Namun catatan menunjukkan bahwa perusahaan mengirimkan satu berkas Excel spreadsheet berisi informasi pengguna. Tidak ada rincian lebih lanjut, dan Departemen Kehakiman AS belum menanggapi permintaan konfirmasi. Data itu kemungkinan akan digunakan untuk memperkuat bukti identitas tersangka di pengadilan.
Tren Baru dalam Penggunaan AI untuk Penyelidikan
Meskipun permintaan data ini terbatas hanya pada dua prompt, para ahli menilai kasus ini menunjukkan tren baru di mana aparat hukum mulai memanfaatkan platform AI untuk mencari bukti kejahatan. Penasihat hukum dari Electronic Frontier Foundation (EFF) Jennifer Lynch mengatakan kasus ini menjadi pengingat penting bagi perusahaan AI.
“Ini menunjukkan semakin besarnya peran ChatGPT dalam penyelidikan kriminal. Karena itu, perusahaan seperti OpenAI perlu lebih berhati-hati dan membatasi data pengguna yang mereka kumpulkan,” katanya.
Menurut data OpenAI, antara Juli hingga Desember tahun lalu, perusahaan melaporkan 31.500 konten terkait eksploitasi anak ke National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) sesuai kewajiban hukum di AS. Dalam periode yang sama, OpenAI menerima 71 permintaan pemerintah untuk mengakses data pengguna, mencakup 132 akun.
