Perkembangan Ekonomi Digital yang Cepat dan Tantangan Keamanan Siber
Indonesia sedang mengalami transformasi ekonomi digital yang pesat, dengan pertumbuhan transaksi daring yang sangat signifikan. Namun, di balik keberhasilan ini, ancaman serangan siber semakin menjadi perhatian utama. Perlindungan sistem dan data publik kini menjadi isu mendesak agar kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital tetap terjaga.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi membawa risiko baru yang tidak bisa diabaikan. Ia menekankan pentingnya kesadaran akan adanya risiko dalam penggunaan teknologi digital. “Semakin maju digital, semakin tinggi risiko serangan siber. Kita juga harus waspada terhadap phising, perlindungan konsumen, dan transaksi ilegal,” ujarnya saat membuka Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (30/10/2025).
Perry menegaskan bahwa keamanan siber kini menjadi fondasi utama bagi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. “Kita harus melindungi rakyat dengan keamanan siber dan perlindungan konsumen. Itulah sinergi yang harus terus dikembangkan,” tambahnya.
Bank Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam volume transaksi pembayaran digital. Pada kuartal III 2025, jumlah transaksi mencapai 12,99 miliar, meningkat sebesar 38,08 persen dibanding tahun sebelumnya. Transaksi QRIS tumbuh hingga 147,65 persen (yoy), sementara BI-FAST memproses lebih dari 1,22 miliar transaksi bernilai Rp3.024 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi digital harus diimbangi dengan kesiapan sistem keamanan dan literasi masyarakat. “Peluang besar ini harus diimbangi dengan kemampuan menghadapi tantangan baru, yaitu memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya secara virtual.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti dilema antara efisiensi dan keamanan digital. “Setiap kecepatan dan skala pasti ada trade off-nya, yaitu privacy security. Pilihannya hanya satu, yaitu memperkuat sistem pengamanan dan data security,” katanya.
AHY menambahkan bahwa keamanan siber kini telah masuk kategori ancaman nirmiliter. “Serangan siber bisa dilakukan oleh negara, kelompok non-negara, bahkan individu yang mampu menembus dan mengganggu sistem ekonomi digital kita,” ujarnya.
Menurut AHY, memperkuat infrastruktur dan tata kelola data berarti memperkokoh tulang punggung transformasi ekonomi digital. “Kita harus waspada dan menyiapkan langkah mitigasi yang efektif,” tegasnya.
Dengan perkembangan yang begitu pesat, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Dari segi regulasi hingga edukasi, semua elemen harus saling mendukung agar transformasi ekonomi digital dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.
