Viralnya Seorang Petinggi Polri dengan iPhone 17 Pro Max
Sebuah momen yang tidak biasa terjadi saat seorang petinggi kepolisian menghadiri konferensi pers. Brigjen Ade Ary Syam Indradi, salah satu pejabat tinggi di Kepolisian RI, mendadak menjadi sorotan publik. Bukan karena pernyataannya atau tindakan humanis yang sesuai dengan jargon Polri, melainkan karena barang mewah yang ia pegang selama acara.
Momen tersebut terekam oleh kamera media dan langsung viral di media sosial. Dalam video singkat yang diunggah oleh akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall pada Kamis (2/10), Brigjen Ade Ary terlihat serius memberikan keterangan sambil memegang smartphone premium berwarna oranye kosmik. Ponsel ini diduga kuat adalah iPhone 17 Pro Max, model terbaru dari Apple yang belum resmi dirilis di Indonesia.
Penggunaan ponsel mewah ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan netizen. Pasalnya, iPhone 17 Pro Max baru diluncurkan secara global pada 19 September 2025 dan diprediksi akan dijual dengan harga mencapai Rp 25,9 juta. Namun, hingga saat ini, distribusi resmi di Indonesia belum tersedia. Bahkan mitra Apple sendiri belum menyebutkan kapan produk ini akan mulai dijual untuk publik.
Banyak orang bertanya-tanya bagaimana seorang pejabat kepolisian bisa memiliki ponsel yang bahkan belum tersedia di pasar lokal. Spekulasi pun muncul bahwa ada jalur istimewa atau pembelian di luar negeri yang memungkinkan penggunaan ponsel tersebut lebih cepat.
Netizen langsung merespons dengan komentar-komentar yang menyoroti gaya hidup pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan kesederhanaan aparat negara. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan iPhone 17 Pro Max di tangan Brigjen Ade Ary merupakan bentuk pamer atau flexing barang mewah.
“Baru rilis seminggu, sudah nongol di tangan pejabat. Jalur khusus memang beda,” tulis salah satu warganet dalam komentarnya.
Fenomena ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, publik juga pernah mengkritik penggunaan jam tangan eksklusif, kendaraan mewah, dan gaya hidup glamor yang sering ditampilkan oleh pejabat kepolisian. Hal ini memperkuat persepsi bahwa ada jarak yang signifikan antara gaya hidup para elite polisi dengan kondisi masyarakat umum.
Beberapa pengamat menilai bahwa tindakan seperti ini dapat merusak citra institusi kepolisian. Mereka berharap agar para pejabat dapat lebih bijak dalam menunjukkan gaya hidup mereka, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih sulit bagi sebagian besar masyarakat.
Selain itu, masalah ini juga memicu diskusi tentang transparansi dan etika dalam penggunaan barang mewah oleh aparatur negara. Banyak yang menanyakan apakah ada aturan yang melarang penggunaan barang-barang mewah oleh pejabat, serta bagaimana proses pengadaannya.
Dengan adanya kasus ini, diharapkan akan muncul langkah-langkah lebih ketat dalam mengatur perilaku dan gaya hidup para pejabat, sehingga dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.
