Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Risiko Siber di Era Digital
Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, ancaman siber semakin meningkat. Menurut laporan dari Check Point Research pada kuartal kedua 2024, rata-rata organisasi global menghadapi lebih dari 1.600 serangan siber setiap minggu. Di Indonesia, BSSN mencatat lebih dari 11 juta anomali lalu lintas siber hanya dalam semester pertama 2023. Angka ini menunjukkan bahwa ancaman siber tidak lagi bisa dianggap remeh.
Selain jumlahnya yang tinggi, ancaman-ancaman ini juga sangat sulit terdeteksi. Rata-rata waktu identifikasi ancaman bisa mencapai lebih dari 200 hari. Hal ini membuat pengelolaan risiko siber menjadi sangat penting. Risk governance bukan lagi pilihan, tetapi menjadi fondasi utama untuk bertahan dan berkembang di dunia digital saat ini.
Digitalisasi bisnis memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memberikan efisiensi dan peningkatan kinerja melalui penggunaan teknologi. Layanan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Namun, di sisi lain, muncul ancaman serius seperti kejahatan siber. Berdasarkan laporan Vishal Chawla (2022), belanja keamanan siber global diperkirakan akan mencapai US$1,75 triliun antara tahun 2021 hingga 2025. Di AS, kerugian akibat kejahatan siber pernah mencapai US$1 miliar per bulan, dengan kerugian fraud bisa melebihi US$3 untuk setiap dolar yang dicuri.
Contoh kasus yang mencolok adalah pada 2016, di mana peretas nyaris berhasil mencuri US$1 miliar melalui sistem SWIFT menggunakan malware dan rekayasa kredensial. Di Indonesia, BSSN mencatat lebih dari 11 juta anomali traffic siber pada semester I/2023. OJK juga mencatat gangguan siber yang berdampak besar secara finansial dan reputasi.
Modus kejahatan siber semakin kompleks, mulai dari phishing, social engineering, hingga eksploitasi celah aplikasi. Perluasan kanal digital, terutama layanan daring, meningkatkan eksposur risiko siber. Keamanan siber kini bukan hanya soal teknis, tetapi juga fondasi ketahanan bisnis dan kepercayaan publik. Tata kelola risiko siber pun menjadi prioritas strategis.
Tanpa pendekatan terstruktur, perusahaan hanya menunggu giliran terkena gelombang serangan yang semakin deras. Masalah utama bukan hanya ancaman, tetapi respons internal yang tidak adaptif. Banyak institusi masih menempatkan risiko siber sebagai domain satu unit tanpa integrasi lintas fungsi. Model silo ini tidak lagi relevan karena penjahat siber mengeksploitasi celah terlemah antar-unit yang tidak berkomunikasi.
Pendekatan Kolaboratif dalam Pengelolaan Risiko Siber
Laporan Deloitte “Future of Cyber” (2022) menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dan terintegrasi dalam tata kelola risiko adalah kunci untuk menghadapi lanskap ancaman siber yang dinamis. Oleh karena itu, urgensi muncul untuk tata kelola risiko yang terintegrasi, adaptif, dan holistik.
Konsep Risk Governance menata ulang arsitektur risiko siber dari hulu ke hilir, dengan tiga blok utama: pemahaman customer journey dan eksposur produk digital; internalisasi manajemen risiko fraud; dan tata kelola risiko anti-kejahatan siber terstruktur.
Langkah pertama dimulai dengan memetakan bagaimana pelanggan berinteraksi dalam ekosistem digital perusahaan. Setiap titik sentuh mulai dari pembukaan rekening hingga transaksi keuangan menjadi potensi titik serangan yang harus dikenali sejak dini. Dengan pendekatan ini, sistem mampu mendeteksi penyimpangan perilaku transaksi dan melakukan respons otomatis dalam hitungan detik.
Data tidak lagi hanya menjadi catatan historis, melainkan sumber prediksi yang dinamis untuk mendeteksi ancaman masa depan. Langkah berikutnya adalah membumikan prinsip-prinsip manajemen risiko fraud ke seluruh lini organisasi. Kebijakan di atas kertas tak lagi cukup. Diperlukan sistem audit, pemetaan risiko, kesadaran karyawan, serta mekanisme pelaporan yang formal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip three lines of defense dihidupkan secara nyata: mulai dari pelaksana di garda depan, pengendali risiko dan kepatuhan, hingga fungsi audit internal yang memberi jaminan independen. Dengan pembagian peran yang jelas ini, tidak ada lagi ruang abu-abu dalam penanganan risiko.
Namun, yang paling transformatif adalah pendekatan terhadap tata kelola. Konsep Risk Governance bukan sekadar menambah kebijakan baru, tetapi menata ulang model bisnis dan proses organisasi secara menyeluruh. Ini termasuk penetapan unit kerja terpusat khusus untuk pemantauan fraud, penyusunan risk appetite per produk digital, penguatan sistem deteksi fraud yang berbasis kecerdasan buatan, hingga perumusan service level agreement (SLA) dalam penanganan kasus siber.
Tak kalah penting, seluruh mekanisme ini didukung oleh kebijakan formal, program pelatihan, dan komunikasi lintas unit yang terstruktur.
Risk Governance bukan sekadar solusi teknis, melainkan strategi fundamental menghadapi ancaman eksistensial siber. Contoh nyata: serangan ransomware Colonial Pipeline (AS, 2021) menyebabkan kerugian US$4,4 juta dan lumpuhnya distribusi energi; kebocoran data Tokopedia (2020) berdampak pada 91 juta akun pengguna.
Dengan tata kelola risiko terstruktur dan teknologi canggih, perusahaan bertransformasi dari reaktif menjadi proaktif dan resilien. Fraud loss ditekan, efisiensi meningkat, dan kepercayaan pelanggan terjaga. Sistem pelaporan real-time, dashbo-rd risiko, serta pembelajaran insiden menjadi fondasi ketahanan berkelanjutan.
Di tengah konektivitas yang makin masif, ketahanan siber bukan lagi biaya, tetapi investasi yang menentukan masa depan. Pelanggan tidak hanya mencari layanan cepat, tetapi juga ketenangan. Kini saatnya perusahaan Indonesia melangkah lebih jauh. Bangun budaya risiko yang adaptif, tata ulang arsitektur siber dari sekarang karena dalam ekonomi digital hanya yang siap yang akan selamat. Dan hanya yang resilien yang akan memimpin.
