Ancaman Siber yang Mengancam Kestabilan Negara
Serangan siber kini menjadi ancaman nyata yang bisa melumpuhkan sistem dalam sebuah negara. Salah satu contohnya adalah kebocoran data, yang terjadi secara berkala dan mengakibatkan kerugian besar. Dari tahun 2023 hingga 2024 saja, telah terjadi lima kasus kebocoran data yang mencakup data Dukcapil hingga NPWP dan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, tetapi juga mengancam stabilitas nasional.
Berdasarkan data dari csirt.or.id, selama tahun 2023 di Indonesia tercatat lebih dari 350 juta insiden serangan siber. Angka ini menyebabkan kerugian minimal sebesar 1 juta dolar AS atau sekitar Rp 15,9 miliar. Seorang ahli psikologi siber internasional, Profesor Mary Aiken, menegaskan bahwa konflik siber tidak mengenal batas wilayah. Serangan ransomware atau malware yang dimulai di satu tempat bisa dengan mudah menyebar ke daerah lain. Oleh karena itu, ia menyarankan agar semua pihak, termasuk pemerintah, infrastruktur kritis, hingga masyarakat umum, memperkuat kebersihan siber.
Ancaman yang Bisa Menjangkau Rumah Tangga
Mary Aiken menekankan bahwa ancaman siber tidak hanya berupa teknologi tinggi. Bahkan keluarga biasa di Indonesia, yang menggunakan ponsel pintar untuk belanja online atau anak-anak yang belajar daring, bisa menjadi korban serangan. Ia menyarankan agar masyarakat bersiap menghadapi hal-hal yang tidak terduga dan berlatih sebelum serangan terjadi.
Contoh nyata dari kebocoran data adalah pembobolan data e-commerce besar beberapa tahun lalu. Jutaan data pribadi masyarakat bocor dan kemudian dijual di forum gelap internet. Akibatnya, selain kerugian finansial, rasa aman masyarakat juga terganggu. Selain serangan teknis seperti malware, Mary juga memperingatkan tentang ancaman disinformasi yang semakin marak, terutama menjelang tahun politik.
Disinformasi sebagai Ancaman Baru
Disinformasi dianggap sebagai senjata yang sangat efektif, bukan mesin. Di Indonesia, penyebaran berita bohong (hoaks) sering kali lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Dalam survei terbaru, banyak masyarakat mengaku kesulitan membedakan informasi palsu dan fakta di media sosial. Kesalahpahaman ini sering muncul di lingkungan yang memiliki tingkat kepercayaan rendah dan literasi digital yang lemah.
Indonesia sebagai Target Operasi Pengaruh
Posisi Indonesia sebagai negara demokrasi besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa membuatnya menjadi target yang menarik bagi operasi pengaruh asing. Besarnya populasi, sistem demokrasi, dan perannya di Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai lokasi strategis. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun standar keamanan siber yang lebih kuat, serta mempercepat pelaporan insiden siber dan meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta.
Mary Aiken membandingkan pengalaman Eropa, di mana keberhasilan dalam menangani ancaman siber tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada transparansi, kerja sama, dan kepercayaan masyarakat. Bagi Indonesia, ini berarti perlu adanya pendidikan literasi digital yang luas, mulai dari tingkat dasar hingga masyarakat pedesaan. Tanpa pendidikan ini, ruang kosong kepercayaan akan mudah diisi oleh informasi palsu yang dapat merusak harmoni sosial.
Diplomasi Siber sebagai Arena Baru
Mary Aiken menyebut diplomasi siber sebagai arena baru dalam diplomasi internasional. Negara-negara akan saling bertarung dalam menentukan norma global tentang data, privasi, dan kejahatan siber. Indonesia memiliki potensi untuk memimpin di kawasan Asia Tenggara, terlebih jika ambisi menjadi pusat ekonomi digital ASEAN ingin terwujud.
Namun, tanpa keamanan siber yang baik, ambisi tersebut bisa terancam. Meski serangan siber tidak menimbulkan luka fisik seperti perang konvensional, dampaknya bisa sangat luas. Mereka bisa menghentikan ekonomi, mematikan layanan kritis, dan merusak kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama regional sangat penting dalam membangun resiliensi bersama terhadap ancaman siber.
