2 Opsi untuk Ponsel Seken Pasca Regulasi IMEI

0
94

Akan berlakunya Regulasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada Agustus 2019 tentu akan berimbas kepada beberapa hal yang menyangkut status smartphone, salah satunya status ponsel seken. Adanya IMEI memunculkan kekhawatiran bagi pengguna dan calon pembeli ponsel seken. Ponsel seken sendiri, tidak sedikit yang berasal dari luar negeri. Akibatnya pedagang yang sudah terlanjur menyetok barang akan merugi.

Bagi pengguna, adanya Regulasi IMEI ini bisa membuat ponsel seken yang tidak terdaftar dapat diblokir. Pemerintah dikabarkan tengah mempersiapkan aturan mengenai IMEI atau validasi database nomor identitas asli ponsel. Hal tersebut diutarakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Rudiantara mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan aktivasi ponsel dengan sistem pairing atau penjodohan.

Penjodohan tersebut dilakukan antara nomor ponsel MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) dengan kartu SIM serta antara kartu SIM MSISDN dengan nomor ponsel. Ditemui di Kantor Menko Kemaritiman (2/7/2019), Menkominfo menyatakan bahwa IMEI ini diibaratkan STNK untuk ponsel. Sementara, MSISDN adalah STNK untuk kartu SIM. Keduanya, IMEI dan MSISDN harus berpasangan.

Lebih lanjut, Rudiantara memberikan keterangan untuk ponsel seken. Terdapat 2 opsi untuk ponsel seken pasca berlakunya IMEI. Opsi ke-1, ponsel seken yang sudah terpasang MSISDN tertentu harus dijual dua-duanya. Opsi ke-2, ponsel seken bisa dijual, dengan syarat IMEI ponsel seken tersebut tercatat. Diberlakukannya aturan IMEI ini direspons beragam, kebanyakan meresponsnya dari 2 sudut pandang, ekonomi dan keamanan.

Memahami IMEI

IMEI merupakan singkatan dari International Mobile Equipment Identity. Dengan bahasa yang sederhana, IMEI dapat dikatakan sebagai nomor identitas smartphone. IMEI ini berlaku untuk setiap smartphone yang diproduksi secara resmi, baik di dalam dan luar negeri. Nomor IMEI biasanya terdiri dari 15 sampai 16 digit angka yang unik. IMEI ini ternyata memiliki peran atau fungsi yang penting. Namun, keberadaannya kerap diabaikan pengguna.

Pentingnya fungsi nomor IMEI baru terasa ketika smartphone yang Anda miliki hilang. Melalui nomor IMEI, Anda dapat melacak keberadaan ponsel yang hilang tersebut. Tentu, untuk menemukannya, ponsel yang hilang tersebut pernah terhubung ke internet dengan GPS yang aktif, begitu juga dengan ponsel yang statusnya aktif. Karena hal tersebut, sangat penting untuk mengetahui nomor IMEI smartphone Anda.

Kaitan Antara IMEI dengan Ponsel Black Market (BM)

Jika fungsi IMEI baru terasa ketika ponsel hilang, maka apa kaitannya dengan upaya pemerintah memberantas eksistensi ponsel black market atau BM? Kaitan antara IMEI dengan upaya pemerintah tersebut terletak pada penetapan regulasi bahwa nomor IMEI ponsel harus terdaftar di database Kementrin Perindustrain. Jika nomor IMEI tersebut tidak terdaftar maka ponsel tersebut secara otomatis tidak dapat digunakan.

Hal tersebut tentu membuat pengguna dan penjual ponsel BM was-was. Sudah bukan rahasia lagi jika orang Indonesia menyukai ponsel murah yang rata-rata ternyata berstatus ponsel BM. Hal yang sama juga dialami oleh pengguna yang tidak mengetahui atau tidak menyadari status ponsel yang dimilikinya, apakah resmi atau BM. Menkominfo menyatakan bahwa pemberlakuan aturan tersebut untuk melindungi pasar ponsel dalam negeri.

Pasar ponsel dalam negeri sendiri diklaim mendapatkan serangan dari ponsel BM. Dengan diterapkannya aturan mengenai IMEI tersebut, ponsel yang beredar di dalam negeri menjadi lebih terpantau. Dalam hal pajak pun, penerimaan pajak akan lebih terjaga. Maklum, ponsel BM kerap lolos dari pengawasan pembayaran pajak. Logikanya, ponsel BM dilarang, orang membeli ponsel resmi dan penerimaan pajak akan meningkat.

Peredaran ponsel BM di Indonesia memang mengalami peningkatan. Rudiantara menyatakan bahwa penetapan aturan ini akan memberikan banyak manfaat, terutama pada sektor tata niaga dan pajak yang lebih bagus. Pemberlakukan aturan tersebut juga memberikan edukasi yang baik untuk tidak membeli produk ilegal sekaligus melindungi konsumen dari berbagai risiko dari transaksi ilegal yang terjadi.

Selain itu, pemberlakukan aturan tersebut juga akan melindungi industri ponsel dalam negeri. Banyak pedagang yang sudah membayar pajak dan menjual ponsel secara resmi menjadi terancam karena perederan ponsel BM. Dibalik manfaat besar yang akan dirasakan negara (publik) dari penetapan aturan IMEI tersebut, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat umum dan terutama oleh pedagang ponsel.

Akibat pemberlakuan aturan IMEI tersebut, masyarakat perlu melakukan beberapa hal jika ingin membeli dan menggunakan ponsel dari luar negeri. Publik boleh membeli ponsel dari luar negeri dan memakainya di Indonesia adalah untuk keperluan pribadi dan tidak untuk diperjualbelikan. Selain itu, penggunanya harus membayar pajak. Untuk pengguna ponsel bekas atau seken, ponsel yang digunakan juga harus terdaftar alias bukan ponsel BM.

Respons positif tentu didapatkan dari mereka yang memiliki pendapat yang sama dengan pemerintah. Faktanya, sulit untuk menemukan respons negatif dari upaya pemerintah untuk menertibkan aturan main jual-beli ponsel. Manfaat yang dirasakan publik pub cukup besar. Aturan tersebut membuat jual-beli smartphone lebih tertibserta penerimaan pajak menjadi lebih besar. Publik pun akan merasakan manfaatnya.

Namun, tidak semua menyambut baik pemberlakuan aturan tersebut. Aturan IMEI tersebut dinilai memberatkan pedagang ponsel, terutama pedagang kecil. Para pedagang yang rata-rata menjual ponsel BM murah akan kesulitan menjual produk mereka, terlebih yang sudah menyetok produk sebelum aturan IMEI berlaku. Tidak ada pilihan lain kecuali beralih menjual produk resmi yang dijual dengan harga patokan resmi.

Bagi penjual bermodal besar, tentu hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, untuk pedagang kecil hal tersebut cukup memberatkan. Hal yang sama juga dialami publik yang lebih memilih ponsel BM karena harganya murah. Aturan ini membuat mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli ponsel baru yang berstatus resmi. Bagi sebagian orang, hal tersebut tidak masalah, bagi sebagian lagi tentu hal tersebut cukup memberatkan.